+6224-76486841 / 76486850 feb@live.undip.ac.id

Kamis (24/1) bertempat di Ruang Sidang Utama Lt. II Gedung Dekanat FEB UNDIP, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan forum diskusi dengan tema Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan RPJMN 2020-2024.

Acara ini dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 Universitas Diponegoro, serta mahasiswa dari Universitas USM dan UIN Walisongo. Forum diskusi kali ini menghadirkan dua keynote speaker, yaitu Dr.Muhammad Cholifihani, S.E., M.A. selaku Direktur Jasa Keuangan dan BUMN – Bappenas RI dan Eka Chandra Buana, S.E., M.A. selaku Direktur Perencanaan Makro dan Analis Statistik – Bappenas RI.

Masing-masing keynote speaker membawakan materi yang berbeda. Eka Chandra Buana, S.E., M.A. menyampaikan materi seputar “Kerangka Ekonomi Makro 2020-2024”. Eka menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan tidak berjalannya transformasi struktural, diantaranya adalah regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat, rendahnya kualitas SDM & produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur yang masih rendah. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab rendahnya inovasi dan kualitas investasi. Berbagai upaya yang dapat  ditempuh guna mengatasi permasalahan ini adalah dengan memfasilitasi transformasi struktural melalui peningkatan efisiensi, produktivitas dan nilai tambah. Perbaikan di sisi suplai juga diperlukan, diimbangi dengan penguatan permintaan domestik serta peningkatan kinerja perdagangan internasional.

Sementara materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Cholifihani, S.E., M.A. berkaitan dengan “Pendalaman Keuangan Di Indonesia dan Arah Kebijakan Keuangan Inklusif”. Dalam pemaparannya Cholifihani menyampaikan bahwa kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman keuangan (financial deepening) yang ditujukan pada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan layanan keuangan formal.  Terdapat dua indikator utama dalam keuangan inklusif, yaitu DPK/ PDB dan Kredit/ PDB.  Pemerintah dalam hal ini telah menyusun arah kebijakan terkait dua indikator tersebut, salah satunya seputar arah kebijakan untuk mendorong berkembangnya UMKM.