sdgs

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pengukuran kinerja bagi perguruan tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021. IKU yang ditetapkan oleh Kemendikbud-Ristek adalah 8 Indikator Kinerja Utama untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP) pada Jumat-Sabtu, 16-18 September 2022 melaksanakan Workshop Optimalisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 PTNBH Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semester I Tahun 2022. Pelaksanaan Workshop ini juga untuk mendukung program SDG’s poin 4 tentang Pendidikan Berkualitas serta poin 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. IKU 1 PTN BH adalah indikator kinerja yang menghitung persentase lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta pada waktu 1 tahun sebelum Tahun Sekarang (TS-1). IKU 1 PTN BH dihitung dari lulusan yang bekerja kurang dari 6 bulan dengan penghasilan 1,2 kali tempat bekerja; wiraswasta dengan penghasilan 1,2 kali tempat lulusan usaha; dan lulusan melanjutkan studi kurang dari 12 bulan. Jumlah capaian IKU 1 FEB UNDIP per tanggal 16 September 2022 adalah sebesar 490 lulusan dari jumlah total lulusan 616 orang dengan persentase jumlah capaian adalah sebesar 79,54%. Acara workshop diawali dengan sambutan oleh Prof. Dr. Suharnomo selaku Dekan FEB UNDIP. Prof. Suharnomo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesuksesan membuat capaian tracer study FEB UNDIP luar biasa sampai dengan saat ini. Prof. Dr. Suharnomo mengatakan bahwa capaian tracer study tetap ditingkatkan karena juga bermanfaat untuk mengetahui profil lulusan sebagai evaluasi diri bagi FEB UNDIP. Acara workshop pada hari kedua dilanjutkan dengan paparan mengenai Indikator Kerja Utama (IKU) Universitas Diponegoro PTNBH dan Renstra oleh Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA.. Prof. Dr. Purwanto menjelaskan mengenai poin-poin secara detail yang menjadi target UNDIP untuk 8 indikator kinerja PTNBH dan 60 indikator kinerja Renstra Universitas Diponegoro dan strategi pencapaiannya. Narasumber yang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Diponegoro menyampaikan dalam hal pelaporan indikator IKU PTNBH Kemendikbud-Ristek sudah diintegrasikan dengan IKU Renstra, sehingga untuk pelaporan Fakultas atau Unit cukup satu kali. Sampai pada sesi lanjut kegiatan adalah Pendampingan Teknis Pengisian Indikator Kinerja Utama PTNBH 1 yang dipandu oleh Nuryanto, S.Gz., M.Gizi. selaku Koordinator IKU 1 PTNBH Universitas Diponegoro. Optimalisasi Capaian Tracer Study dilakukan dengan menghubungi alumni untuk mengisi tracer yang dilakukan oleh operator prodi dengan memandu dan membantu alumni yang kesulitan dalam pengisian aplikasi tersebut. Kegiatan workshop dilaksanakan secara luring di Hotel Horison, Pekalongan, Jawa Tengah. Workshop ini dihadiri oleh Pimpinan diantaranya Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Diponegoro, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen, Ketua Program Studi dan Para Operator tracer study di lingkungan FEB UNDIP. Sampai saat ini tanggal 20 September 2022, hasil capaian IKU 1 PTN BH FEB UNDIP sejumlah 528 lulusan dari 616 orang lulusan dengan persentase sebesar 85,88%. Sedangkan untuk respon rate rata-rata dari program studi baik S1, Profesi, S2 dan S3 adalah sebesar 91%.

Perguruan tinggi sudah seharusnya memiliki sarana publikasi yang berkualitas dan berstandar sebagai wadah bagi peneliti dalam mempublikasikan karya ilmiahnya, sarana publikasi yang berkualitas juga sesuai dengan goals ke-4 dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu quality education dimana diharapkan pendidikan atau pengetahuan dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Demi mewujudkan sarana publikasi yang berkualitas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP) tanggal 9-14 September 2022 melaksanakan kegiatan Workshop Akreditasi dan Re-Akreditasi Nasional dan Internasional bagi Jurnal Ilmiah di Lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kegiatan workshop ini dilakukan secara luring di Hotel Horison, Pekalongan, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan dan seluruh Chief Editor jurnal ilmiah di lingkungan FEB UNDIP. Saat ini FEB UNDIP memiliki 14 jurnal ilmiah yang terdiri dari 6 jurnal ilmiah yang dikelola oleh Departemen Manajemen, 4 jurnal ilmiah yang dikelola oleh Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan 4 jurnal ilmiah yang dikelola oleh Departemen Akuntansi. Dari 14 jurnal ilmiah tersebut 5 diantaranya sudah terakreditasi SINTA, antara lain Diponegoro Journal of International Business (DIJB) telah terakreditasi SINTA 2, Jurnal Bisnis Strategi (JBS) terakreditasi SINTA 3, Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (JSPI) terakreditasi SINTA 3, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) terakreditasi SINTA 3 dan Jurnal Akuntansi dan Auditing (JAA) terakreditasi SINTA 3. Acara workshop diawali dengan sambutan Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan FEB UNDIP. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Suharnomo menyampaikan bahwa FEB UNDIP harus memiliki jurnal ilmiah dengan akreditasi internasional bereputasi, maka dari itu diharapkan para pengelola jurnal ilmiah di lingkungan FEB UNDIP serius dalam mengelola jurnalnya masing-masing. Kegiatan workshop dilanjutkan dengan pemaparan singkat kondisi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan FEB UNDIP kemudian dilanjutkan dengan paparan output yang diharapkan setelah workshop ini selesai yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D.. Sesi pertama workshop diisi dengan pemaparan materi Akreditasi dan Re-Akreditasi Nasional dan Internasional oleh Yoris Adi Maretta, M.Pd., Staff LPPM Universitas Negeri Semarang (UNNES). Yoris Adi Maretta, M.Pd. sebagai pengembang jurnal ilmiah di lingkungan UNNES dan juga menjabat Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini beliau memberikan beberapa best practice dalam pengelolaan jurnal ilmiah agar dapat ter-akreditasi baik nasional maupun internasional serta memberikan strategi menjadi jurnal ilmiah berstandar internasional dengan meningkatkan artikel, editor maupun reviewer yang berasal dari luar negeri. Sesi kedua workshop adalah pendampingan perbaikan substansi dan persyaratan jurnal ilmiah dalam menghadapi akreditasi oleh Wahyu Setiyadi, S.Kom.. Wahyu Setiyadi, S.Kom. memiliki banyak pengalaman dalam mengembangkan jurnal ilmiah baik di lingkungan Universitas Diponegoro dan di luar Universitas Diponegoro. Wahyu Setiyadi, S.Kom. melakukan pendampingan pada seluruh jurnal ilmiah yang ada di lingkungan FEB UNDIP dengan menyelesaikan permasalahan jurnal ilmiah. Permasalahan yang paling sering ditemukan adalah masalah administrasi dimana nama jurnal tidak selaras dengan penamaan jurnal dengan yang tercantum pada ISSN. Namun demikian seluruh permasalahan dapat diatasi dan hampir seluruh jurnal ilmiah di FEB UNDIP sudah siap untuk melaksanakan akreditasi.

Semarang, 09 September 2022 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan acara ‘Diskusi Kuy!’. Diskusi mengenai kenaikan harga BBM ini mencari validasi dengan merasionalisasi naiknya BBM pada realita. Acara ini dilaksanakan di DOME FEB Undip yang dipandu oleh Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.S., selaku pembicara. Diskusi dimoderatori oleh Gusti Ibrahim, Koordinator Bidang Pergerakan dan Dinamika Sosial (PDS) BEM FEB Undip. Pembicara yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Undip tersebut melaporkan kenaikan harga BBM ini terutama disebabkan karena adanya inflasi yang membuat APBN juga ikut berubah. Salah satu dana pemerintah yang paling besar ternyata bukan berasal dari gaji pegawai, tetapi dari penentuan anggaran untuk pensiun para pegawainya. Dana pensiun yang diberikan pemerintah sekitar Rp2500 triliun tiap tahun, sehingga dalam hal ini dana pensiun diganti dengan dana asuransi di hari tua. Dalam penjelasannya, pembicara menyampaikan jika BBM tidak dinaikkan maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah tidak adil, karena yang paling banyak menikmati subsidi justru golongan yang seharusnya tidak perlu subsidi untuk kebutuhan BBM nya. Yang kedua adalah hitungan pemerintah, subsidi, dan kompensasi akan mencapai Rp653 triliun (dengan asumsi kebutuhan tidak menurun). Yang ketiga, harga minyak internasional tetap akan tinggi walaupun saat ini menurun sedikit. Yang keempat, defisit APBN akan semakin membengkak di atas 3% GDP, yang mana bukan hanya tidak sesuai dengan undang-undang saja, melainkan dapat mengancam sustainable fiskal. Yang terakhir, tidak ada jaminan inflasi akan menurun walaupun harga BBM tidak dinaikkan dan keenam, akan mengancam subsidi yang lain, misalnya pada kesehatan, pensiun, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah dan Pertamina perlu lebih transparan dalam menghitung harga perekonomian. Pemerintah perlu lebih menjelaskan kepada publik cara pemberian serta besarnya pemberian dan kepada siapa saja yang diberikan subsidi, kemudian seharusnya selalu memperbaiki data penerima subsidi dan sistem pemberian subsidi, dan menerapkan perilaku hemat penggunaan BBM oleh masyarakat serta para pengusaha tidak boleh mengambil sebuah peluang. (MF)