Kuliah Umum : Peran Pemerintah dan Kebijakan Moneter dalam Pengembangan Keuangan Inklusif

Pada 13/04 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) mengadakan Kuliah Umum : Peran Pemerintah dan Kebijakan Moneter dalam Pengembangan Keuangan Inklusif. Acara yang dihelat oleh Bidang Riset dan Inovasi FEB Undip ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Lantai 2, Gd. Dekanat FEB Undip. Hadir sebagai narasumber kuliah umum Dr. Muh Cholifihani, SE., MA. yang menjabat sebagai Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas.

Cholifihani memaparkan faktor – faktor pendorong rendahnya inklusif keuangan adalah kurangnya edukasi keuangan, tingginya biaya administrasi, kejangkauan lokasi tempat tinggal masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan tata operasional yang rumit.

“Hanya 22% penduduk dewasa di Indonesia memahami produk perbankan dan presentase lebih rendah untuk produk jasa keuangan lainnya”, ungkapnya. Cholifiani juga menyampaikan, target pemerintah Indonesia bahwa pada tahun 2019 adalah 75% jumlah penduduk dewasa memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal melalui 5 pilar. Pilar pertama, Edukasi keuangan, Pilar kedua, Hak properti masyarakat, Pilar ketiga, Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, Pilar keempat, Pelayanan keuangan pada sektor pemerintah, dan Pilar kelima, Perlindungan konsumen.

Kuliah umum yang dipenuhi oleh peserta dari dosen, mahasiswa S1, S2, dan S3 FEB Undip dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan pemberian cendera mata untuk pembicara.